KRITISI TRANSPARANSI PENEGAKAN HUKUM, INI ENAM POIN TUNTUTAN DEMONSTRAN DI BAWAH FLY OVER BANJARMASIN!
Banjarmasin, Kalsel
Massa yang datang bisa dihitung dengan jari. Tapi Kualitas tuntutan dalam aksi tak boleh asal-asalan.
Inilah yang ditunjukkan massa dari Aliansi yang berunjuk rasa pada Senin sore sekitar pukul 15.00 wita di bawah jembatan fly over jalan Ahmad Yani Banjarmasin.
Dalam orasi yang disampaikan bergantian oleh mereka transparansi penegakan hukum jadi salah satu sorotan.
Koordinator Aksi, Juniagara mengatakan aksi mereka sebagai suara rakyat yang terluka, termasuk akibat dampak kebijakan, seperti padamnya listrik PLN berulangulang dalam waktu lama.
" Ada enam poin tuntutan kami, dan kami harap jadi perhatian serius pemerintah, seperti soal korupsi, jangan sampai aparat termasuk KPK jadi alat politik dan kekuasaan ", ujar Juniagara.
Lalu apa saja enam poin itu ?
Ini dia,
**Poin Tuntutan Aksi:**
1. Tuntaskan secara tuntas dan transparan kasus yang mengakibatkan PLN melakukan pemadaman listrik bergilir, termasuk penuntutan terhadap seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.
2. Desak aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) untuk bertindak profesional, independen, dan berintegritas dalam pemberantasan korupsi, tanpa intimidasi, intervensi, atau campur tangan pihak manapun.
3. Tolak segala bentuk politisasi pemberantasan korupsi. Jangan sampai ada anggapan bahwa upaya pemberantasan korupsi mengandung unsur politik atau kesengajaan untuk mengkriminalisasi seseorang demi kepentingan tertentu.
4. Tuntaskan seluruh kasus korupsi besar secara terbuka, akuntabel, dan sesuai hukum, dengan memberikan informasi yang jelas kepada publik mengenai proses dan hasilnya.
5. Minta DPRD untuk secara aktif mendorong, mengawasi, dan mendukung sepenuhnya upaya pemberantasan korupsi di semua tingkat.
6. Desak DPRD agar segera mendorong dan mendukung pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen hukum yang kuat untuk menyita hasil kejahatan korupsi.
