MUSDA II HIMPUNAN PENGEMBANG PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN RAKYAT (HIMPERA) SUKSES! ILHAM GELAR SEMINAR TAMBAH WAWASAN PESERTA


MUSDA II HIMPUNAN PENGEMBANG PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN RAKYAT (HIMPERA) SUKSES! ILHAM GELAR SEMINAR TAMBAH WAWASAN PESERTA

Banjarmasin, Kalsel

Musyawarah II  Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA)  DPD Kalimantan Selatan dilaksanakan di hotel GSign Banjarmasin diikuti 14 DPD seluruh Indonesia.

Musyawarah Daerah (MUSDA) II HIMPERRA DPD Kalimantan Selatan ini berjalan  sukses diketuai Ilham Fahriza.

Pelaksanaan Musda berlangsung rapi dengan sejumlah agenda penting dan menarik. 

Pembukaan Musda dihadiri langsung Ketua Umum HIMPERRA serta pejabat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yakni Kepala Dinas Permukiman Provinsi Kalsel yang mewakili Gubernur Muhidin,  Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj. Ananda yang mewakili Wali Kota M Yamin dan sejumlah tokoh lain dari TNI seperti KASTER KOREM 101/ANTASARI Lodewijk Tobing.

Ketua Penyelenggara Musda, Ilham Fahriza bersyukur  kegiatan Musda berjalan lancar dihadiri 14 DPD seluruh Indonesia. 

" Kita berharap kepengurusan baru yang terbentuk semakin solid dan aktiv apa lagi dalam progres menuju   program  tiga juta rumah, " ujar  Ilham.

Sebagai Ketua Penyelenggara, Ilham berharap dari Musda ini banyak hal positif dihasilkan termasuk untuk menjembatani persoalan yang kerap dihadapi pengembang yakni persoalan perizinan.

" Kita berharap dengan adanya Musda ini kolaborasi dengan pemerintah semakin baik dan sejalan, terutama soal perizinan ," ujar Ilham.

Ilham pun menata apik Musda II HIMPERRA DPD Kalsel ini dengan sejumlah agenda seminar  yang membuka dan menambah wawasan bahkan memberi solusii.

Seminar dalam Musyawarah Daerah (Musda) II DPD HIMPERRA di Banjarmasin Kalimantan Selatan, pada Kamis (10-9-2026) ini di antaranya hadirkan pemateri dari Kepolisian dengan materi Peran Kepolisian dalam mendukung program 3 Juta Rumah. 

Pihak kepolisian menegaskan mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini dan sesuai kebijakan Kapolri dukungan itu diwujudkan melalui pengamanan, pengawasan proyek, serta penyediaan 100.000 rumah subsidi bagi personel Polri. 

Sejalan dengan ini, Kapolda Kalsel mendukung dengan mendorong personel Kepolisian dan ASN Polri Polda Kalsel  yang belum memiliki tempat tinggal untuk memanfaatkan fasilitas perumahan bersubsidi dengan para Developer yang telah melaksanakan PKS dengan Polda Kalsel

Karo SDM Polda Kalsel Kombes Pol Pungky Bhuana Santoso menegaskan para pengembang perumahan tak perlu takut dan bisa melapor jika ada oknum yang menyalahkan gunakan jabatan sebagai polisi dalam urusan pengamanan dan pengawasan proyek.

Materi lain yang disosialisasikan terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Materi perizinan diberikan agar para pelaku usaha ini semakin memahami aturan dan alur yang berlaku.

Kepada peserta Musda juga dipaparkan materi terkait Perlindungan Lahan Pangan, Penataan Ruang dan Penyediaan Tanah Untuk Perumahan dI Provinsi Kalimantan Selatan yang disampaikan pemateri dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemaparan ini agar tercipta harmonisasi dalam penataan ruang dan penyediaan tanah di Banua.

Persoalan yang masih harus dihadapi adalah terkait perizinan. Ketua DPD HIMPERRA KALSEL 2026-2030 Henry Lubis berharap hal ini mendapat perhatian lebih dari pihak pemerintah agar mendapatkan kemudahan dan target pembangunan untuk memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR memiliki rumah layak huni tercapai. 

" Kita berharap perizinan pembangunan rumah ini dipermudah dari Pemerintah, juga dari pihak Perbankan, selain itu terkait sinergi dengan pihak aparat, agar jangan ada oknum yang salah gunakan wewenang dan jabatannya" ujar Henry.

program 3 juta rumah diarahkan untuk mempercepat penyelesaian backlog kepemilikan di mana ada 9,9 juta rumah tangga belum memiliki rumah dan soal backlog kelayakan, 26,9 juta rumah tangga tinggal di rumah tidak layak huni ( susenas, 2023)

Program 3 juta rumah  dilaksanakan melalui Kementerian PKP dengan melibatkan berbagai unsur ekosistem perumahan, termasuk pemerintah daerah, pengembang, lembaga pembiayaan, dan pemangku kepentingan lainnya. 

Dari program ini Outcome disasar diantaranya ialah menurunkan angka kemiskinan melalui penyediaan rumah layak, sanitasi memadai dan lingkungan sehat. 

Selain itu juga mencapai peningkatan kesehatan keluarga dan kualitas hidup. 

Tidak hanya itu, program ini juga dapat menyediakan lapangan kerja luas baik pekerja formal dan informal. 

Bahkan, bisa menggerakkan 185 subsektor ekonomi terkait industri perumahan (LPEM UI 2023)

Sebelumnya Ketua Umum DPP HIMPERRA H. Ari  Tri Priyono,. ST dalam sambutannya menegaskan pentingnya rakyat memiliki rumah yang layak huni.

 " Rumah yang layak itu akan memberi  banyak hal positif, mulai dari soal kenyamanan tinggal hingga soal kesehatan, sehingga tentu program penyediaan rumah layak 3 juta rumah ini perlu didukung agar tercapai dengan lancar," ujar Ketua Umum DPP HIMPERRA H. Ari Tri Priyono,. ST .

" Alhamdulillah kita sudah laksanakan Musda ini dengan lancar, terima kasih kehadiran semuanya , dan semoga kepengurusan baru semakin solid," pungkas Ketua Penyelenggara Musda II HIMPERRA DPD Kalsel Ilham Fahriza.

BERITA DAERAH

MEDIA PERWIRA NEWS VIDEO

NASIONAL

EKONOMI BISNIS