HIMPERRA MINTA PERIZINAN BANGUN RUMAH DIPERMUDAH! MUSYAWARAH DAERAH II DPD HIMPERRA KALSEL DUKUNG ASTA CITA PRESIDEN PRABOWO SEDIAKAN RUMAH LAYAK BAGI RAKYAT

Banjarmasin, Kalsel

Kebutuhan rumah layak di Indonesia masih sangat tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan itu para pengusaha pengembangan perumahan rakyat terus berkoordinasi terutama dengan jajaran pemerintahan agar bisa mencapainya.

Hal ini mengemuka saat digelarnya Musyawarah Daerah II HIMPERRA DPD Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Kamis (19-8-2026).

Pembukaan Musda dihadiri langsung Ketua Umum HIMPERRA serta pejabat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj. Ananda.

" Rumah yang layak itu akan memberi banyak hal positif, mulai dari soal kenyamanan tinggal hingga soal kesehatan, sehingga tentu program penyediaan rumah layak 3 juta rumah ini perlu didukung agar tercapai dengan lancar," ujar Ketua Umum DPP HIMPERRA H. Ari Try Priyono,. ST dalam sambutannya.

Ketua Penyelenggara Musda, Ilham Fahriza mengatakan kegiatan berjalan lancar dengan dihadiri 14 DPD seluruh Indonesia.

" Kita berharap kepengurusan baru yang terbentuk semakin solid lancar jalankan organisasi untuk mendukung capaian program pemerintah berupa tiga juta rumah, " ujar Ilham.

Dalam Musyawarah Daerah (Musda) II DPD HIMPERRA di Banjarmasin Kalimantan Selatan, pada Kamis (10-9-2026) ini juga digelar seminar dengan materi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) agar para pelaku usaha ini semakin memahami aturan dan alur yang berlaku.

Sementara Karo SDM Polda Kalsel Kombes Pol Pungky Bhuana Santoso pemateri dari Kepolisian hadir dengan materi Peran Kepolisian dalam mendukung program 3 Juta Rumah.

Pihak kepolisian menegaskan mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini dan sesuai kebijakan Kapolri dukungan itu diwujudkan melalui pengamanan, pengawasan proyek, serta penyediaan 100.000 rumah subsidi bagi personel Polri.

Sejalan dengan ini, Kapolda Kalsel mendukung dengan mendorong personel Kepolisian dan ASN Polri Polda Kalsel yang belum memiliki tempat tinggal untuk memanfaatkan fasilitas perumahan bersubsidi dengan para Developer yang telah melaksanakan PKS dengan Polda Kalsel

Karo SDM Polda Kalsel Kombes Pol Pungky Bhuana Santoso pun menegaskan para pengembang perumahan tak perlu takut dan bisa melapor jika ada oknum yang menyalahkan gunakan jabatan sebagai polisi dalam urusan pengamanan dan pengawasan proyek.

Kepada peserta Musda juga dipaparkan materi terkait Perlindungan Lahan Pangan, Penataan Ruang dan Penyediaan Tanah Untuk Perumahan dI Provinsi Kalimantan Selatan yang disampaikan pemateri dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemaparan ini agar tercipta harmonisasi dalam penataan ruang dan penyediaan tanah di Banua.

Dari program ini Outcome disasar di antaranya ialah menurunkan angka kemiskinan melalui penyediaan rumah layak, sanitasi memadai dan lingkungan sehat.

Selain itu juga mencapai peningkatan kesehatan keluarga dan kualitas hidup.

Tidak hanya itu, program ini juga dapat menyediakan lapangan kerja luas baik pekerja formal dan informal.

Bahkan, bisa menggerakkan 185 subsektor ekonomi terkait industri perumahan (LPEM UI 2023)

Persoalan yang masih harus dihadapi adalah terkait perizinan. Ketua DPD HIMPERRA 2025-2030 Henry Lubis berharap persoalan perizinan dari pemerintah dipermudah . Demikian pula hal perbankan.

" Kita berharap pemerintah lebih mempermudah soal perizinan demikian juga harapan kami pada pihak Perbankan. selain itu tentunya agar oknum aparat keamanan tidak menyalah gunakan jabatan dan kewenangan nya" Pungkas Henry