CEGAH UNJUK RASA RICUH! POLISI DAN MASSA JANGAN HILANG KENDALI


Pria berjas biru ini menaiki pagar DPRD Kalsel setelah sempat terhimpit karena pagar yang ditarik massa mengarah ke arahnya dan kerumunan massa


UNJUK RASA RICUH! POLISI DAN MASSA JANGAN HILANG KENDALI

Banjarmasin, Kalsel

Unjukrasa massa pada Jum'at (28-8-2026) berakhir tertib setelah massa bertahan di jalanan hingga sekitar jam delapan malam wita. 

Kericuhan sempat beberapa kali terjadi saat massa berusaha menembus barikade polisi yang berdiri menjadi penahan pagar DPRD Kalsel. 

Keinginan massa beraudiensi di Gedung DPRD Kalsel tidak dikabulkan pihak Dewan sehingga aparat Kepolisian yang ditugaskan sebagai pengamanan harus berada di posisi sulit, berisiko dan berpotensi alami benturan dengan massa jika ada aksi memaksa masuk area yang diamankan. 

Prediksi kericuhan bakal terjadi ternyata benar-benar terbukti, ketika massa kecewa tak ditemui langsung Gubernur Muhidin dan Ketua DPRD Kalsel Supian HK, perwakilan DPRD dan Pemprov Kalsel  dinilai tidak memberi solusi pasti. 

Aksi dobrak barikade polisi berulangkali dilakukan hingga tensi suasana meningkat. 

Para pimpinan Kepolisian Resort Kota Banjarmasin di Komando Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin masuk dalam lingkaran rawan benturan di tengah himpitan massa dan pagar betis aparat. Kapolresta Riza Muttaqin terus membujuk massa bertindak tertib, hal serupa juga dilakukan jajaran lainnya agar massa kembali tenang dan tidak terjadi benturan dengan aparat pengamanan. 

Aksi massa bertajuk Jilid II Kalsel Lumpuh ini ajukan tuntutan serupa dengan aksi sebelumya diantaranya penuntasan penanganan karhutla, pemberian kompensasi akibat sering padamnya listrik PLN, sanksi bagi SPBU yang selewengkan BBM Subsidi serta pengesahan RUU Perampasan Aset. Waktu dua minggu mereka berikan dan jika tidak terpenuhi para pejabatnya diminta mengundurkan diri. 

Daddy Fahmanadie, Dosen Fakultas Hukum ULM kepada media perwira. com mengatakan   soal aksi massa ini memang sensitif, jadi pegangannya harus: "Hak menyampaikan pendapat dilindungi, tapi keamanan dan keselamatan semua orang juga harus dijaga", ujar daddy

Ia juga menambahkan terkait poin Hukum 

" Aksi massa itu bagian dari demokrasi. Diatur di UUD 1945 Pasal 28 dan UU No. 9 Tahun 1998. Intinya: boleh, asal tertib, damai, dan tidak melanggar hukum serta hak orang lain.

Dijaga. Secara UU polisi juga ada Hak yang sama menjaga ketertiban masyarakat apalagi Institusi DPRD sebagai Objek Vital sudah sewajarnya harus di amankan sehingga massa yang berpotensi anarki dapat dikendalikan atau dicegah . Dan masing pihak saling menguasai kondisi lapangan mencegah terjadi gesekan " pungkas Daddy yang saat Unjukrasa juga berada di lokasi. 

Penyampaian aspirasi patut diapresiasi karena ada perjuangan untuk kemajuan pembangunan bangsa ini dan tentunya cara yang baik harus di kedepankan agar suasana tidak berkembang menjadi tidak kondusif. 


BERITA DAERAH

MEDIA PERWIRA NEWS VIDEO

NASIONAL

EKONOMI BISNIS